KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel masih gelisah dengan isu keterlibatan sejumlah birokrat daerah setempat, Kabupaten Tangerang dan daerah luar Tangsel lainnya yang sebelumnya terbukti mencederai Pemilukada 13 Desember lalu melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Masih adanya isu keterlibatan PNS (pegawai negeri sipil, red) dalam dan luar Tangsel masih menghawatirkan kami. Sebab, ketika kami bekerja maksimal mensukseskan Pemilukada lalu harus dicederai dengan tidaknetralnya PNS,” kata Iman Perwira Bachsan Katua KPU Kota Tangsel, kemarin.
Pihaknya menegaskan tak ingin, kasus yang membelenggu Pemilukada Tangsel kembali terulang dalam pemungutan suara ulang (PSU) 27 Feberuari mendatang. Makanya, dia meminta dengan tegas agar PNS tetap menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan membantu bersihnya proses pelaksanaan PSU mendatang. “Kami minta PNS stop syahwat politiknya,” tegasnya.
Anggota Presidium Pembentukan Kota Tangsel Jarkasih Noor mengungkapkan, pihanya juga kecewa dengan kembali mencuatnya dugaan terlibatnya birokrat dalam proses PSU. Dia juga mendesak agar para PNS dimanapun dan dari manapun untuk tidak lagi mencederai proses Pemilukada Kota Tangsel.
“Kalau birokrat terbukti kembali terlibat saya jamin, Pemilukada akan terus diulang. Dan pastinya warga Tangsel akan sangat kecewa karena harapannya memiliki pemimpin yang definitif tidak cepat tercapai,” paparnya sambil menyetakan kekecewaannya karena akibat diualangnya Pemilukada banyak menghabiskan uang rakyat hingga puluhan miliar rupiah.
Bahkan ungkapnya, uang sebesar Rp26 miliar untuk Pemilukada 13 November 2010 seakan sia-sia karena tidak juga menghasilkan pemimpin yang tetap untuk Tangsel. Lagi-lagi katanya, hal itu tak lepas dari tak bisanya PNS menahan syahwat politiknya saat itu. “Kalau waktu itu PNS tidak mencederai Pemilukada, tak perlu dikeluarkan dana Rp13 miliar lagi yang setara nilainya untuk membeli 20 truk pengangkut sampah yang lebih bermanfaat untuk Kota Tangsel,” paparnya.
Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Nurdin Marzuki mengaku kapok dengan ulah PNS yang ikut terkibat dalam Pemilukada lalu. Makanya, untuk PSU ini dia juga menekankan kepada jajarannya di Kesbangpolinmas untuk menahan diri dan tidak berulah. “Untuk PSU Ini kami (saya, red) sendiri tak mau terlibat. Sama halnya seperti sikap kami saat Pemilukada lalu,” pungkasnya. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar